Bagian Hukum Setda Kotabaru Lakukan Penyuluhan

IMG-20170404-WA0002

Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kotabaru lakukan penyuluhan hukum, dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli), dioperation room Setda Kabupaten Kotabaru, Selasa (04/03).
Ketua panitia pelaksana Kepala Bagian Hukum setda kabupaten Kotabaru Basuki,SH. Penyuluhan juga dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah Kotabaru Hariansyah, Guru besar Ilmu hukum Universitas Lambung Mangkurat Profesor Dr.Hadin Muhjad,SH,M.Hum, Forkopinda, para Kepala SOPD, dan seluruh anggota saber pungli, serta Camat se-Kabupaten Kotabaru.
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Hariansyah, membacakan sambutan Bupati Kotabaru, mengatakan bahwa ” Pungutan liar (Pungli) merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi bangsa ini.”
” Dalam siklus kehidupan semua kegiatan dari awal lahir sampai kematian dimuka bumi ini berpotensi adanya pungli, sebagai contoh adalah penerbitan akta kelahiran, kemudian mamasuki sekolah hingga kebangku kuliah, dalam mencari pekerjaan, jabatan, ijin nikah, sampai mengurus kematian.” Ujarnya.
Dikatakan pula bahwa keberhasilan unit pemberantasan pungli tidak hanya tergantung kepada satgas, tetapi masyarakat diminta pula untuk ikut aktif melaporkan langsung kepada satgas saber pungli apabila merasakan, atau melihat praktek pungli.
Ditargetkan sampai masyarakat merasa nyaman untuk melakukan urusan kebutuhan mereka, dan mendapatkan kemudahan, dengan demikian layanan publik harus terus memperbaiki sistem pelayanan.
Diharapkan kepada peserta sosialisasi dapat menambah wawasan dan pemahaman, terkait dengan tugas dan fungsi satgas saber pungli, dan agar dapat bekerjasama dalam mencegah dan memberantas pungutan liar di wilayah Kabupaten Kotabaru.
Pungutan liar dijerat dengan pasal 368 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal Sembilan bulan.
Bagi pelaku pungli yang berstatus Aparatur Sipil Negara, dijerat pasal 423 KUHP, dengan hukuman maksimal Enam tahun.
Akan tetapi ada ketentuan yang lebih besar ancamannya dari pasal 12e Undang-undang tipikor, dengan ancaman minimal enam tahun dan maksimal 20 tahun, namun harus dilihat dari kasus tersebut memenuhi unsur pasal atau tidak. (Em)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>